Details

Autor(en) / Beteiligte

• Ramadhan, Syaiful Nur Aditya

Titel

Perlindungan Hukum Bagi para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik Dengan Sistem Cash on Delivery

Ort / Verlag

ProQuest Dissertations Publishing

Erscheinungsjahr

2023

Link zum Volltext

• ProQuest

Quelle

ProQuest Dissertations & Theses A&I

Beschreibungen/Notizen

• Perkembangan teknologi informasi mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas, seperti halnya dalam melakukan transaksi jual-beli. Transaksi jual-beli dapat dilakukan secara online antara pihak penjual dan pembeli, dengan menggunakan sistem pembayaran cash on delivery. Pada pelaksanaan perjanjian jual-beli online dengan sistem cash on delivery, sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak terkait, sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kedudukan hukum perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem cash on delivery, serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem cash on delivery.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.Hasil penelitian ini adalah: (1) Kedudukan hukum perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem cash on delivery adalah sah sebagai perjanjian karena memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian, sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, sehingga menimbulkan hubungan hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian jual-beli secara elektronik merupakan konkretisasi dari landasan atau pedoman asaspacta sunt servanda yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk mendapatkan pemenuhan atas masing-masing prestasi para pihak; (2) Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual-beli secara elektronik dengan sistem cash on delivery, secara preventif dilakukan dengan memaksa para pihak yang terlibat untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing, yang telah diatur dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan para pihak dengan mengajukan gugatan kepada pihak yang menimbulkan kerugian melalui jalur litigasi atau jalur non-litigasi.